Metode Pendataan Ekosistem Padang Lamun

PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

Oleh: Syainullah Wahana
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 

 

Informasi dari Data FAO (2008) menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat produsen perikanan dunia setelah Cina, Peru, dan AS. Sayangnya, nilai ekonomis produksi perikanan kita hanya menempati peringkat kesepuluh dunia. Kalah dibandingkan Vietnam dan Thailand. Secara teknis keterbatasan infrastruktur, rendahnya aliran investasi, kurangnya inovasi teknologi, lemahnya SDM, serta banyaknya pencurian ikan oleh pihak asing menjadi faktor penghambat penyebabnya. Selain itu, kebijakan ekonomi mikro yang tidak berpihak, gonjang-ganjing politik, lemahnya penegakan hukum nasional, serta kelembagaan yang tidak kondusif bagi pembangunan perikanan juga merupakan hambatan struktural. Selama kedua masalah ini belum dapat dipecahkan, potensi perikanan yang ibarat “raksasa tidur” itu hanya menjadi “harta karun” yang dimanfaatkan oleh masyarakat asing saja dan bukan dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

  

Sejarah kelautan dan perikanan selalu ditandai oleh kecenderuangan prubahan produksi subsisten untuk keperluan sendiri yang menjadi produksi untuk pasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa akibat struktur pasar yang timpang dan diskriminatif serta anjloknya harga di pasar komoditi membuat nelayan berorientasi pasar bisa bernasib lebih buruk ketimbang misalnya petani subsiten karena lebih bergantung pada kondisi alam. Meski demikian, sebuah strategi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan tidak berarti kembali ke perikanan berorientasi subsisten.

Yang seharusnya dilakukan adalah memengaruhi proses di mana tiga dimensi masing-masing ketahanan pangan, pengamanan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan yang dalam penerapannya seringkali mempunyai tujuan yang saling bertentangan (zeil konflikte) agar bersinergi satu dengan lainnya. Bagi sektor perikanan secara bertahap harus diadakan optimalisasi penangkapan ikan sambil menjaga kelestarian laut. Artinya, selain adanya peningkatan fishing effort (upaya penangkapan) dan intensitas penangkapan (jumlah nelayan dan jumlah kapal ikan, termasuk pembangunan galangan kapal ikan), harus pula dilakukan semacam pemetaan daerah mana saja yang telah overfishing dan mana saja yang belum. Secara umum, yang menghadapi kesulitan dalam pengamanan pangan adalah para nelayan. Ini juga disebabkan oleh urban bias dalam kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan atau mengacu pada kepentingan orang kota. Salah satu faktor penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berkaitan dengan terumbu karang dan mangrove. Dimana, terumbu karang Indonesia yang luasnya 60.000 – 86.000 kilometer persegi adalah sama dengan luas seperdelapan luas terumbu karang dunia. Bukti hasil penelitian 2001 oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya 70 persen terumbu karang di Indonesia dalam keadaan rusak parah. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian sekitar dua juta ton ikan per tahun. Kerugian juga dirasakan oleh nelayan tradisional yang umumnya tidak melaut melebihi 12 mil dari tepi pantai.    

   

Suatu masalah yang miris juga terjadi di kawasan pagar nusantara kita yaitu dimana, Indonesia memiliki Hutan Mangrove yang sangat luas dan kini mungkin telah banyak ekosistemnya terdegradasi akibat penebangan dan konversi lahan mangrove menjadi tambak-tambak intensif dimana dalam waktu yang lama dipertanyakan produktifitas tambaknya. Bahkan hutan Mangrove di anggap sarang nyamuk dan hanya berguna sebagai kayu bakar. Padahal, akar-akar napas mangrove dapat menstabilkan pantai dengan menangkap berbagai bahan baik dari darat maupun dari laut. Sehingga menjadi ekosistem yang sangat subur. 

Pembangunan perikanan berkelanjutan mensyaratkan pembalikan resep-resep standar selama ini, baik itu berupa kebijakan modernisasi lewat program “Revolusi Biru” yang dicanangkan pemerintah saat ini maupun usulan alternatif seperti cara berproduksi subsisten, kebijakan swasembada pangan, serta kampanye antiekspor. Selain itu juga perlu optimalisasi penyesuaian pada ekologi (lokal) serta persyaratan ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, yang lebih penting adalah penghasilan yang diperoleh nelayan serta kestabilan dan distribusi produknya dibandingkan apa jenis produk yang dihasilkan. Dikaitkan dengan lemahnya ekonomi dan kehidupan rumah tangga nelayan, persiapan ke depan harus mencakup upaya memberdayakan nelayan. Ada paradigma yang sengaja dibangun pada masa lalu yang mengatakan, amat sulit bahkan tidak mungkin nelayan bebas kemiskinan karena kulturnya tidak mendukung. Kenyataan di mancanegara menunjukkan banyak contoh yang merupakan pembalikan paradigma tersebut. Tentu saja, dalam kondisi saat ini dibutuhkan program pemihakan sehingga gap antara nelayan kecil dan para bandar ikan serta pengusaha bisa diperkecil. Perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada pembangunan struktur perdesaan, terutama desa pesisir, yang terintegrasi secara regional dan nasional. Dalam kaitan ini beberapa bidang berikut berperan menentukan. Ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pertama, struktur pemilikan dan penghasilan yang berperan dalam distribusian pendapatan. Kedua, struktur kelembagaan yang mengemankan dan boleh pemerataan yang menguntungkan nelayan tradisional bermodal kecil seperti pemasaran dan akses kredit, konseling perikanan, dan peningkatan posisi tawar secara politis. Ketiga, infrastruktur material dan sosial seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan komunikasi. Terakhir, perbaikan struktur ekonomi terutama dengan bidang perikanan serta ketersediaan lapangan kerja di luar sektor perikanan. Sektor kelautan tidak boleh hanya dipandang dari sudut hubungan antara nelayan dan laut, tetapi dalam keterkaitan struktural pembangunan pedesaan yang tentu saja juga tergantung pada perkembangan nasional maupun global (Hadar, 2013). Untuk itu, penghasilan nelayan harus menjadi ukuran situasi ekonomi penduduk perdesaan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan perikanan berkelanjutan mensyaratkan transformasi sosio-kultural berupa pengembangan kearifan lokal atau tradisional, pembaruan pemahaman tentang pembangunan, serta penilaian baru tentang kondisi dan persyaratan katahanan alam.

KONSEP EKONOMI BIRU UNTUK BANGSA INDONESIA

OLEH: SYAINULLAH WAHANA (P3300213416) 

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi dari Data FAO (2008) menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat produsen perikanan dunia setelah Cina, Peru, dan AS. Sayangnya, nilai ekonomis produksi perikanan kita hanya menempati peringkat kesepuluh dunia. Kalah dibandingkan Vietnam dan Thailand. Secara teknis keterbatasan infrastruktur, rendahnya aliran investasi, kurangnya inovasi teknologi, lemahnya SDM, serta banyaknya pencurian ikan oleh pihak asing menjadi faktor penghambat penyebabnya. Selain itu, kebijakan ekonomi mikro yang tidak berpihak, gonjang-ganjing politik, lemahnya penegakan hukum nasional, serta kelembagaan yang tidak kondusif bagi pembangunan perikanan juga merupakan hambatan struktural. Selama kedua masalah ini belum dapat dipecahkan, potensi perikanan yang ibarat “raksasa tidur” itu hanya menjadi “harta karun” yang dimanfaatkan oleh masyarakat asing saja dan bukan dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.   

Sejarah kelautan dan perikanan selalu ditandai oleh kecenderuangan prubahan produksi subsisten untuk keperluan sendiri yang menjadi produksi untuk pasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa akibat struktur pasar yang timpang dan diskriminatif serta anjloknya harga di pasar komoditi membuat nelayan berorientasi pasar bisa bernasib lebih buruk ketimbang misalnya petani subsiten karena lebih bergantung pada kondisi alam. Meski demikian, sebuah strategi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan tidak berarti kembali ke perikanan berorientasi subsisten.

Yang seharusnya dilakukan adalah memengaruhi proses di mana tiga dimensi masing-masing ketahanan pangan, pengamanan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan yang dalam penerapannya seringkali mempunyai tujuan yang saling bertentangan (zeil konflikte) agar bersinergi satu dengan lainnya. Bagi sektor perikanan secara bertahap harus diadakan optimalisasi penangkapan ikan sambil menjaga kelestarian laut. Artinya, selain adanya peningkatan fishing effort (upaya penangkapan) dan intensitas penangkapan (jumlah nelayan dan jumlah kapal ikan, termasuk pembangunan galangan kapal ikan), harus pula dilakukan semacam pemetaan daerah mana saja yang telah overfishing dan mana saja yang belum. Secara umum, yang menghadapi kesulitan dalam pengamanan pangan adalah para nelayan. Ini juga disebabkan oleh urban bias dalam kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan atau mengacu pada kepentingan orang kota. Salah satu faktor penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berkaitan dengan terumbu karang dan mangrove. Dimana, terumbu karang Indonesia yang luasnya 60.000 – 86.000 kilometer persegi adalah sama dengan luas seperdelapan luas terumbu karang dunia. Bukti hasil penelitian 2001 oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya 70 persen terumbu karang di Indonesia dalam keadaan rusak parah. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian sekitar dua juta ton ikan per tahun. Kerugian juga dirasakan oleh nelayan tradisional yang umumnya tidak melaut melebihi 12 mil dari tepi pantai.     

  

Suatu masalah yang miris juga terjadi di kawasan pagar nusantara kita yaitu dimana, Indonesia memiliki Hutan Mangrove yang sangat luas dan kini mungkin telah banyak ekosistemnya terdegradasi akibat penebangan dan konversi lahan mangrove menjadi tambak-tambak intensif dimana dalam waktu yang lama dipertanyakan produktifitas tambaknya. Bahkan hutan Mangrove di anggap sarang nyamuk dan hanya berguna sebagai kayu bakar. Padahal, akar-akar napas mangrove dapat menstabilkan pantai dengan menangkap berbagai bahan baik dari darat maupun dari laut. Sehingga menjadi ekosistem yang sangat subur.

Melihat Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia

Suatu sistem pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat memanfaatkan sumberdaya ikan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan bangsa, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan.

INDONESIA MEMILIKI SUMBERDAYA PERIKANAN YANG MELIMPAH DAN BELUM BANYAK DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT PADA UMUM

           

Pembangunan perikanan berkelanjutan mensyaratkan pembalikan resep-resep standar selama ini, baik itu berupa kebijakan modernisasi lewat program “Revolusi Biru” yang dicanangkan pemerintah saat ini maupun usulan alternatif seperti cara berproduksi subsisten, kebijakan swasembada pangan, serta kampanye antiekspor. Selain itu juga perlu optimalisasi penyesuaian pada ekologi (lokal) serta persyaratan ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, yang lebih penting adalah penghasilan yang diperoleh nelayan serta kestabilan dan distribusi produknya dibandingkan apa jenis produk yang dihasilkan. Dikaitkan dengan lemahnya ekonomi dan kehidupan rumah tangga nelayan, persiapan ke depan harus mencakup upaya memberdayakan nelayan. Ada paradigma yang sengaja dibangun pada masa lalu yang mengatakan, amat sulit bahkan tidak mungkin nelayan bebas kemiskinan karena kulturnya tidak mendukung.

Kenyataan di mancanegara menunjukkan banyak contoh yang merupakan pembalikan paradigma tersebut. Tentu saja, dalam kondisi saat ini dibutuhkan program pemihakan sehingga gap antara nelayan kecil dan para bandar ikan serta pengusaha bisa diperkecil. Perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada pembangunan struktur perdesaan, terutama desa pesisir, yang terintegrasi secara regional dan nasional. Dalam kaitan ini beberapa bidang berikut berperan menentukan.

Ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pertama, struktur pemilikan dan penghasilan yang berperan dalam distribusian pendapatan. Kedua, struktur kelembagaan yang mengemankan dan boleh pemerataan yang menguntungkan nelayan tradisional bermodal kecil seperti pemasaran dan akses kredit, konseling perikanan, dan peningkatan posisi tawar secara politis. Ketiga, infrastruktur material dan sosial seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan komunikasi. Terakhir, perbaikan struktur ekonomi terutama dengan bidang perikanan serta ketersediaan lapangan kerja di luar sektor perikanan. Sektor kelautan tidak boleh hanya dipandang dari sudut hubungan antara nelayan dan laut, tetapi dalam keterkaitan struktural pembangunan pedesaan yang tentu saja juga tergantung pada perkembangan nasional maupun global (Hadar, 2013)

Untuk itu, penghasilan nelayan harus menjadi ukuran situasi ekonomi penduduk perdesaan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan perikanan berkelanjutan mensyaratkan transformasi sosio-kultural berupa pengembangan kearifan lokal atau tradisional, pembaruan pemahaman tentang pembangunan, serta penilaian baru tentang kondisi dan persyaratan katahanan alam.

ENAM AGENDA BESAR MEMBANGUN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Dahuri, 2013)

 Basis Orientasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Potret pembangunan kelautan Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa kegiatan di sektor kelautan dan perikanan didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif, seperti penangkapan ikan, penambangan bahan tambang dan mineral, penebangan dan konversi hutan mangrove, dan aktivitas kepelabuhanan dan perhubungan laut yang kurang atau tidak mengindahkan aspek kelestarian lingkungan.

Penjelasan di atas akibat dalam pengelolaan pembangunan kelautan sangat di warnai oleh rezim yang bersifat (1) open acces (siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan berapa saja boleh mengeksploitasi sumber daya alam kelautan), (2) sentralistik (top-down), dan (3) penyeragaman – kurang atau tidak memperhatikan keragamman biofisik alam dan sosiokultural masyarakat lokal (daerah).  Lebih dari itu, kurangnya kesadaran yang sinergis antara pelaku pembangunan kelautan besar dan komersial (sector modern) dengan kelompok usaha kecil dan subsistem (sektor tradisional) yang jumlahnya jauh lebih besar. Sering kali hubungan antara pelaku sendiri justru cenderung saling mematikan. Format pembangunan kelautan dan perikanan yang selama ini tidak kondusif bagi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mengalami perbaikan. Tujuannya agar pembangunan kelautan dan perikanan dapat menjadi tulang punggung (prime mover) pembangunan nasional, dalam rangka mengantarkan bangsa keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan. Untuk mengimplementasi gagasan ini, ada enam agenda besar yang menjadi prasyarat keharusan (necessary conditions). Pertama, penegakan hukum dan kedaulatan nyata di laut. Kedua, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam pengelolaan pembangunan kelautan. Ketiga, penataan ruang dan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Keempat, perumusan agenda kebijakan pembangunan industri dan jasa kelautan. Kelima, pengembangan sumber daya kelautan nono konvensional. Keenam, pengembangan SDM dan IPTEKS Kelautan.

 Penegakan Hukum Di Laut   

Kegiatan penegakan hukum dan kedaulatan di laut harus mengangkut penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, pelaksanaan tata laksana niaga kelautan (code of conduct) yang bertanggung jawab, dan upaya-upaya untuk memperkuat serta mempertegas perlindungan hukum terkait kerusakan lingkungan. Kedaulatan nyata di laut harus diwujudkan dalam keamanan dan kenyamanan di laut. Ini memerlukan penyediaan berbagai armada angkatan laut (TNI-AL) yang kuat.

Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu menggunakan strategi dan pelaksanaan pembangunan berbasis kelautan yang mencangkup keberlanjutan ekonomi, ekologis, dan sosial. Secara ekonomis, pembangunan kelautan berkelanjutan adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan, memelihara pemerintahan dan hutang luar negeri pada tingkatan yang terkendali, serta menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrem antar sektor yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor primer, sekunder, atau tersier. Sedangkan, secara ekologis berarti basis(ketersediaan stok) sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi exploitasi berlebihan terhadap sumber daya yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangn limbah melampui kapasitas akumulasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar. Pemanfaatan sumber daya tidak dapat diperbahrui tetapi harus dibarengi dengan upaya pengembangan bahan substitusinya secar memadai. Secara social keberlanjutan bisa disebut apabila kebituhan dasar(pangan, sandang, perumaham, kesehatan, dan pendididkan) seluruh pendududknya terpenuhi. Juga terjadi distribusi pendapatan dan ksempatan berusha secara adil, ada kesetaraan gender, serta terdapt akuntabilitas dan partisipasi politik.

 Penataan Ruang dan Prioritas Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Lautan 

            Lingkungan laut Indonesia juga diciran oleh keragaman fisik yng besar. Oleh karena itu membangun bidang kelautan Indonesia tidak mungkin dilakukan secara seragam untuk setiap wilayah laut dan pulau. Dengan kata lain, harus ada semacam perwilayahan pembangunan sesuai dengan kondisi fisik alam, potensi pembangunan ( sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan) yang tersedia, dan kondisi sosio cultural masyarakatnya. Selain itu, sehubungan dengan banyaknya sector pembangunan ( seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industry engolahan produk perikanan, kehuatanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energy, pehubungan, dan industry maritime) yang terdapat diwilayah pesisir dan lautan maka dipelukan priorotas pembanguna banunan secara sinergis sesuai dengan dimensi waktu

Kebijakan dan Pengembangan Program Pembangunan industry dan Jasa Kelautan

Terdapat 8 jenis industry dan jasa kelautan utama yang dapat dikembangkan untuk mendukung mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan menuju indonesia yang makmur, mandiri, dan berkeadilan. Kedelapan jenis industry itu meliputi: perikanan, bioteknologi, pariwisata bahari, pertambangan dan energy, transportasi/perhubungan laut, industry maritime dan bangunan kelautan, pulau-pulau kecil, serta benda- benda berharga.

 Pengembangan Sumberdaya Kelautan Nonkonvensional

Dimasa mendatang, pengelolaan sumberdaya elautan harus diarahkan pada pengembangan kemampuan untuk mendyagunakan sumber daya kelautan nonkonvensional yang relevan. Pengelolaan tersebut meliputi pengembangan peraiaran laut dalam dan laut lepas. Kedua peraiaran tersebut perlu dimanfaatkan untuk sumber bahan panga, budidaya laut, bahan-bahan alami, dan penggunaan lain. Disamping itu, perlu juga pengembangan sumberdaya minerl, baik diwilayah pesisir laut nusantara, laut territorial, ZEE, maupun dilaut lepas. Yang tak kalah menariknya adalah pengembangan sumber daya energi yang berasal dari dinamika kelautan. Kita juga perlu mengembangkan sistem informasi kelautan untuk menghasilkan informasi akurat dan terbaru yang dibutuhkan pelaku pembangunan kelautan.

Pengembangan SDM dan IPTEKS Kelautan

Kunci keberhasilan pebangunan di bidang kelautan ke depan tidak terlepas dari faktor kualitas SDM dan kemampuannya dalam menguasai IPTEK. Pengalaman empiris selama ini telah membuktikan, kemajuan, dan kesejahteraan suatu bangsa yang sangat ditentukan oleh penguasaan IPTEK bangsa yang bersangkutan. Eksekutor penentu kesuksesan pembangunan kelautan melalui penguasaan IPTEK bisa diperankan oleh tiga kelompok pelaku birokrasi, pelaku kegiatan ekonomi, dan kelompok peneliti. 

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari tugas makala ekonomi sumberdaya perikanan ini adalah: 

1.    Pembangunan Kelautan dan Perikanan berkelanjutan harus mensyaratkan suatu kebijakan modernisasi lewat program “Revolusi Biru” yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah saat ini maupun usulan alternatif seperti cara berproduksi subsisten, kebijakan swasembada pangan, serta kampanye antiekpor. Selain itu perlu optimalisasi penyesuaian pada ekologi (lokal) serta persyaratan ekonomi dan sosial.  

2.    Keenam agenda besar ini dapat diwujudkan bila terdapat formulasi kebijakan yang bersifat operasional untuk merevitalisasi sektor berbasis SDA, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan. Formulasi tersebut dapat dilakukan melalui enam kebijakan secara terpadu. 

SARAN

Pemerintah kini dalam membangun sumberdaya alam Indonesia dan manusianya harus melirik sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sektor yang kini diperioritaskan dalam mensejahterakan masyarakatnya dan kemajuan pembangunan dengan arah keberlanjutan sumberdaya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA 

Hadar, IA. 2013.Indonesia, Raksasa Tidur Perikanan. BaKTI News. November-Desember 2013. Makassar.

Dahuri, R. 2013. Masa Depan Indonesia Kelaut Saja, Jika Ingin Berjaya, Masa depan Indonesia Ada Di Laut dan Jika Tak Mengurus dengan Benar masa depan Indonesia Bisa jadi Tenggelem. Jakarta.