SELAMAT DATANG DI BLOGGER "SYAINULLAH WAHANA" SEMOGA BERMANFAAT ---(TERIMA KASIH)---

Jumat, 30 Mei 2014

PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM


Oleh: Syainullah Wahana
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 

 
Informasi dari Data FAO (2008) menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat produsen perikanan dunia setelah Cina, Peru, dan AS. Sayangnya, nilai ekonomis produksi perikanan kita hanya menempati peringkat kesepuluh dunia. Kalah dibandingkan Vietnam dan Thailand. Secara teknis keterbatasan infrastruktur, rendahnya aliran investasi, kurangnya inovasi teknologi, lemahnya SDM, serta banyaknya pencurian ikan oleh pihak asing menjadi faktor penghambat penyebabnya. Selain itu, kebijakan ekonomi mikro yang tidak berpihak, gonjang-ganjing politik, lemahnya penegakan hukum nasional, serta kelembagaan yang tidak kondusif bagi pembangunan perikanan juga merupakan hambatan struktural. Selama kedua masalah ini belum dapat dipecahkan, potensi perikanan yang ibarat “raksasa tidur” itu hanya menjadi “harta karun” yang dimanfaatkan oleh masyarakat asing saja dan bukan dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.
  
Sejarah kelautan dan perikanan selalu ditandai oleh kecenderuangan prubahan produksi subsisten untuk keperluan sendiri yang menjadi produksi untuk pasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa akibat struktur pasar yang timpang dan diskriminatif serta anjloknya harga di pasar komoditi membuat nelayan berorientasi pasar bisa bernasib lebih buruk ketimbang misalnya petani subsiten karena lebih bergantung pada kondisi alam. Meski demikian, sebuah strategi pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan tidak berarti kembali ke perikanan berorientasi subsisten.

Yang seharusnya dilakukan adalah memengaruhi proses di mana tiga dimensi masing-masing ketahanan pangan, pengamanan pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan yang dalam penerapannya seringkali mempunyai tujuan yang saling bertentangan (zeil konflikte) agar bersinergi satu dengan lainnya. Bagi sektor perikanan secara bertahap harus diadakan optimalisasi penangkapan ikan sambil menjaga kelestarian laut. Artinya, selain adanya peningkatan fishing effort (upaya penangkapan) dan intensitas penangkapan (jumlah nelayan dan jumlah kapal ikan, termasuk pembangunan galangan kapal ikan), harus pula dilakukan semacam pemetaan daerah mana saja yang telah overfishing dan mana saja yang belum. Secara umum, yang menghadapi kesulitan dalam pengamanan pangan adalah para nelayan. Ini juga disebabkan oleh urban bias dalam kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan atau mengacu pada kepentingan orang kota. Salah satu faktor penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berkaitan dengan terumbu karang dan mangrove. Dimana, terumbu karang Indonesia yang luasnya 60.000 – 86.000 kilometer persegi adalah sama dengan luas seperdelapan luas terumbu karang dunia. Bukti hasil penelitian 2001 oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya 70 persen terumbu karang di Indonesia dalam keadaan rusak parah. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian sekitar dua juta ton ikan per tahun. Kerugian juga dirasakan oleh nelayan tradisional yang umumnya tidak melaut melebihi 12 mil dari tepi pantai.    
   
Suatu masalah yang miris juga terjadi di kawasan pagar nusantara kita yaitu dimana, Indonesia memiliki Hutan Mangrove yang sangat luas dan kini mungkin telah banyak ekosistemnya terdegradasi akibat penebangan dan konversi lahan mangrove menjadi tambak-tambak intensif dimana dalam waktu yang lama dipertanyakan produktifitas tambaknya. Bahkan hutan Mangrove di anggap sarang nyamuk dan hanya berguna sebagai kayu bakar. Padahal, akar-akar napas mangrove dapat menstabilkan pantai dengan menangkap berbagai bahan baik dari darat maupun dari laut. Sehingga menjadi ekosistem yang sangat subur. 

Pembangunan perikanan berkelanjutan mensyaratkan pembalikan resep-resep standar selama ini, baik itu berupa kebijakan modernisasi lewat program “Revolusi Biru” yang dicanangkan pemerintah saat ini maupun usulan alternatif seperti cara berproduksi subsisten, kebijakan swasembada pangan, serta kampanye antiekspor. Selain itu juga perlu optimalisasi penyesuaian pada ekologi (lokal) serta persyaratan ekonomi dan sosial. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, yang lebih penting adalah penghasilan yang diperoleh nelayan serta kestabilan dan distribusi produknya dibandingkan apa jenis produk yang dihasilkan. Dikaitkan dengan lemahnya ekonomi dan kehidupan rumah tangga nelayan, persiapan ke depan harus mencakup upaya memberdayakan nelayan. Ada paradigma yang sengaja dibangun pada masa lalu yang mengatakan, amat sulit bahkan tidak mungkin nelayan bebas kemiskinan karena kulturnya tidak mendukung. Kenyataan di mancanegara menunjukkan banyak contoh yang merupakan pembalikan paradigma tersebut. Tentu saja, dalam kondisi saat ini dibutuhkan program pemihakan sehingga gap antara nelayan kecil dan para bandar ikan serta pengusaha bisa diperkecil. Perikanan berkelanjutan sangat bergantung pada pembangunan struktur perdesaan, terutama desa pesisir, yang terintegrasi secara regional dan nasional. Dalam kaitan ini beberapa bidang berikut berperan menentukan. Ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pertama, struktur pemilikan dan penghasilan yang berperan dalam distribusian pendapatan. Kedua, struktur kelembagaan yang mengemankan dan boleh pemerataan yang menguntungkan nelayan tradisional bermodal kecil seperti pemasaran dan akses kredit, konseling perikanan, dan peningkatan posisi tawar secara politis. Ketiga, infrastruktur material dan sosial seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan komunikasi. Terakhir, perbaikan struktur ekonomi terutama dengan bidang perikanan serta ketersediaan lapangan kerja di luar sektor perikanan. Sektor kelautan tidak boleh hanya dipandang dari sudut hubungan antara nelayan dan laut, tetapi dalam keterkaitan struktural pembangunan pedesaan yang tentu saja juga tergantung pada perkembangan nasional maupun global (Hadar, 2013). Untuk itu, penghasilan nelayan harus menjadi ukuran situasi ekonomi penduduk perdesaan. Selain itu, pemberlakuan kebijakan perikanan berkelanjutan mensyaratkan transformasi sosio-kultural berupa pengembangan kearifan lokal atau tradisional, pembaruan pemahaman tentang pembangunan, serta penilaian baru tentang kondisi dan persyaratan katahanan alam.